Opini Alumni: Covid19 dan Politik

“Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Sebaliknya jika wabah itu terjadi di tempat kalian berada, janganlah kalian meninggalkan tempat itu” – (HR. Al-Bukhari)

Penulis: Iramady Irdja

  • Alumni SMAN 1 Payakumbuh
  • Doktoral Ilmu Politik, Unas
  • Mantan Deputi Direktur Bank Indonesia

===

A. Pendahuluan

Editorial Tempo tanggal 18 Maret 2020 dengan judul menohok “Bahaya Mengkritik Jokowi” telah memicu inspirasi dan keberanian penulis untuk meneropong covid 19 dari perspektif ekonomi politik.

Dalam Editorial dimaksud, Tempo mengulas dengan lugas kasus dengan tuduhan ujaran kebencian yang dikaitkan UU ITE. Kasus Hisbun Payu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Ringgo si anak Medan yang telah divonis 28 bulan oleh PN Medan.

Tempo menyarankan agar Presiden Jokowi harus turun tangan. DPR harus segera merevisi UU ITE. Jangan sampai masyarakat Indonesia hidup dalam atmosfer ketakutan untuk berbeda pendapat dan mengkritik penguasa. Pemerintah harus terhindar dari konotasi menjadi rezim otoriter yang antikritik.

Lantas kenapa Tempo tidak mengulas kasus viral Hardiono ??

Mungkin ketika editorial Tempo turun cetak, kasus penting Hardiono di Bandara Haluoleo, Kendari, belum viral.

Kasus Hardiono dan Covid 19 diperkirakan berkelindan erat sekali. Logikanya, ketika wabah covid 19 membuat panik di dalam negeri, mestinya dilarang masuk orang asing terutama dari negara sumber covid 19 berjangkit. Sense of crisis aparat negara jadi keprihatinan kita. Padahal risiko terpapar penularan bagi warga Indonesia sangat tinggi.

Penulis hanya fokus membahas tragedi wabah Covid 19 dari perspektif ekonomi politik.

B. Hardiono, Covid 19, dan Politik

Hardiono dengan terbata-bata mengakui kesalahannya di bawah sorotan kamera TV. Proses pengakuan ini didesain dengan apik. Hardiono diapit oleh 2 orang aparat dengan latar belakang tulisan berwibawa “Direktorat Reskrimsus, Polda Sultra”. Hardiono tampak tidak berdaya. Diperkirakan satu-satunya pilihan Hardiono adalah kompromi dan patuh. Tuduhan buat Hardiono sangat tegas dengan menyematkan label hoax dan UU ITE oleh aparat berkuasa.

Walaupun label hoax terlanjur diumumkan. Lantas fakta mengatakan lain. Rakyat melawan melalui medsos. Kebenaran sering muncul dari celah yang tidak terduga. Penulis tidak akan membahas kelanjutan proses hukum bagi pihak yang bersalah. Biarlah jadi tugas penegak hukum yang berwenang untuk menyingkap secara jujur.

Rekaman Hardiono terhadap 49 pendatang Cina di Bandara Haluoleo, ternyata mengandung kaedah investigatif tingkat tinggi. Hanya orang jujur dan nasionalis pancasilais yang mampu melakukan. Dia telah berjibaku merekam informasi penting dan valid buat kepentingan program pemerintah . Hati nurani kita mengatakan, logikanya dimana orang berbuat baik buat negara, kok ditangkap!.

Disisi lain pasti Hardiono tidak mengharapkan apresiasi dari siapapun. Nawaitunya merekam momen penting itu agaknya terdorong rasa cintanya pada negara.

Bagi Hardiono kebebasan dirinya dari stigma hoax sudah lebih dari cukup. Rakyat kecil tidak akan pernah menuntut lebih. Hardiono tidak memiliki akses dan keberanian. Apalagi menuntut balik perkara.

Gubernur Sultra Ali Mazi dengan gestur sebagai bapak telah meminta agar Hardiono dibebaskan kembali jadi warga biasa dan tidak cacat. Cukuplah dengan mengembalikan nama baik karena segalanya dalam pergaulan di masyarakat.

Secara faktual video Hardiono yang merekam masuknya 49 orang Cina ke Kendari, memiliki berbagai dimensi ekonomi politik, antara lain : (1). Kental muatan informasi politik antara lain guna mendukung kebijakan Presiden Jokowi agar tidak kecolongan karena sedang gencar melawan wabah covid 19. Kasus ini dapat mempengaruhi semangat rakyat untuk mengatasi tragedi Covid 19. Padahal kecepatan memberantas covid 19 akan menentukan arah kembali ke track the wealth of nation. (2). Pesan penting tentang kesempatan kerja yang adil untuk mengurangi pengangguran dan kesejahteraan bagi anak bangsa. (3). Penegakan hukum yang tegas bagi yang merugikan bangsa secara ekonomi politik. (4). Pesan agar pemerintah jangan didikte oleh pengaruh oligark kapitalis yang pada gilirannya akan merugikan secara materil dan non materil berupa tergerusnya legitimasi rakyat terhadap pemerintah.

Dalam pada itu, penulis berharap kepada Presiden Jokowi mengundang Hardiono ke Istana guna memberikan penghargaan. Hal ini penting untuk mendorong bangkitnya rasa nasionalisme bagi seluruh anak bangsa. Hardiono telah mempertaruhkan keselamatan dirinya. Di sisi lain bagi pemerintahan Jokowi akan membangkitkan legitimasi masyarakat yang saat ini harus diakui relatif rendah dari perspektif ekonomi politik.

Tulisan ini tidak akan membahas tentang aktor masuknya orang asing dimaksud. Rakyat sebenarnya sudah tahu siapa orang dibalik masuknya 49 orang Cina tersebut.

Bang Rizal Ramli dengan lugas menyebut indikasi aktor yang bermain dengan bahasa diplomasi khas beliau. Mungkin oligark kapitalis yang mengendalikan kekuasaan atau bisa juga kekuasaan itu sendiri. Biar waktu yang akan membuktikan.

C. “Apakah Ada Rivalitas Politik Pemerintah Pusat dan DKI?”

Riuh rendah tragedi wabah Covid 19 telah merambah berbagai masalah bangsa. Muncul berbagai spekulasi. Dari perspektif ekonomi politik terkait erat pada faktor produksi, distribusi, dan exchange. Semua faktor ini sudah hampir tumbang. Kemakmuran rakyat yang diimpikan makin jauh.

Menurut Bang Rizal Ramli, masalah ekonomi Indonesia telah terakumulasi sejak lama. Sejatinya ekonomi Indonesia sudah rusak dan salah kelola sejak tahun-tahun sebelumnya. Tragedi Covid 19 hanya trigger saja, meskipun juga berkontribusi memperdalam ceruk masalah ekonomi Indonesia ditandai dengan prediksi pertumbuhan ekonomi merosot 3-4%.

Kemungkinan rivalitas politik antara Pemerintah Pusat dan DKI mengundang berbagai spekulasi. Bahkan ada yang lebih tendensius menyebut rivalitas politik secara pribadi antara Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan. Apakah demikian?. Mari kita telusuri.

Masalah Covid 19 bukan masalah politik. Namun masalah keselamatan rakyat. Bangsa kita tampak “latah” menggiring segala sesuatu dari perspektif “politik-politikan.” Fenomena ini karena memori masyarakat dijejalkan masalah politik dari berbagai informasi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga karena padatnya kontestasi politik ditandai dengan adanya pemilu di berbagai strata pemerintahan.

Menyikapi covid 19, siapa pun pemimpin akan berusaha gerak cepat. Kebetulan DKI daerah yang paling rawan terpapar Covid 19 karena penduduk yang padat dan banyaknya manusia keluar masuk dari berbagai negara dan daerah. Dalam kondisi demikian sudah sepantasnya DKI lebih sigap dan segera bersikap. Justeru ini keharusan bagi DKI. Jika tidak justeru akan disalahkan rakyat dan akan tercatat dalam sejarah kelam DKI. Apalagi jika kemudian korban berjatuhan.

Disisi lain, Pemerintah Pusat memiliki wilayah yang sangat luas dengan beragam dimensi persoalan yang harus dipertimbangkan. Semua aspek antara lain ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, harus jadi bahan masukan. Memilih risiko terkecil memerlukan waktu yang panjang dan harus akurat. Pemerintah Pusat dituntut lebih hati-hati (prudent) dan harus bijak dalam memilih keputusan. Dengan kondisi demikian dapat dimaklumi terjadi kelambanan dalam mengambil keputusan. Lebih tepatnya kehati-hatian yang terukur.

Jadi hanya masalah waktu dan kebutuhan mendesak. Pertimbangan kondisional ini yang mengesankan adanya rivalitas politik.

Bagi rakyat, timbulnya kesan rivalitas adalah pada saat pengumuman pertama kasus Covid 19. Hanya berselang 2 hari setelah Gubernur DKI membentuk task force dan menetapkan keputusan langkah strategis, Presiden Jokowi baru mengakui dan mengumumkan adanya virus Covid 19. Penekanan bahwa virus tertular dari warga Jepang pun dari perspektif politik juga mengandung makna tersendiri. Ketika itu, timbul kesan ada rivalitas politik di masyarakat karena pengumuman tampak terburu-buru, adu cepat, dan kuatir kehilangan momentum. Padahal 1 hari sebelumnya Menkes masih berkutat dan bertahan dengan gestur percaya diri bahwa Indonesia zero kasus.

Lebih jauh lagi, diberbagai kalangan muncul spekulasi bahwa antara kedua belah pihak bukan sekedar rivalitas politik. Tapi sudah menjurus menjadi “Kontestasi Politik” untuk tahun 2024.

Dalam hal ini, menurut penulis masalah pemerintah pusat dan DKI bukanlah bentuk kontestasi politik. Syarat sebuah kontestasi harus pada posisi setara (equal). Jabatan presiden sampai kiamat pun tidaklah setara dengan gubernur. Hubungannya hirarkis. Gubernur dan DKI adalah subsidiary Presiden dan Pemerintah Pusat. Semoga penjelasan ini dapat mencerahkan.

Berkenaan dengan penjelasan di atas. Penulis menyarankan kepada pemerintah bahwa program perang melawan Covid 19 sebaiknya sentralistik, dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Dalam politik pemilik kekuasaan yang “tidak terbatas” adalah seorang presiden. Kekuasaan presiden mampu menggerakkan semua komponen bangsa termasuk rakyat. Bahkan sah-sah saja dengan memaksa (koersif) sekalipun. Termasuk kekuasaan terhadap anggaran.

Wabah Covid 19 menyerang secara massal rakyat. Tidak pandang bulu. Partisipasi semua komponen bangsa harus terlibat. Semua institusi pemerintah dan swasta, sektor ekonomi dan bisnis, perusahaan, akademis dan pendidikan, keagamaan, dan sosial budaya lainnya. Sukses tidaknya program pemberantasan wabah covid 19 tergantung pada besar kecilnya partisipasi rakyat. Hanya kekuasaan politik seorang presiden yang mampu menggerakkan komponen bangsa secara massal untuk melawan wabah Covid 19. Tentu dengan sense of crisis yang kuat didukung antara lain kemampuan leadership, cerdas, kreatif, bertanggung jawab, bijak, dan pro rakyat.

Dari perspektif ekonomi politik, terintegrasinya kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi musuh bersama Covid 19, diharapkan membangkitkan partisipasi aktif rakyat. Tentang kekuatiran rusaknya sistem perekonomian dapat dijelaskan dengan rasional kepada rakyat. Makin kuat partisipasi rakyat makin cepat pula keluar dari jepitan dan ancaman covid 19. Dengan demikian, gangguan faktor produksi, distribusi, dan exchange dapat pulih kembali.

Dengan demikian, diharapkan kesan adanya rivalitas politik dan “kontestasi politik” hilang dengan sendirinya. Perhatian semua komponen bangsa akan lebih fokus menghadapi wabah Covid 19.

D. Bangsa Pemenang

Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mudah dikalahkan. Sejarah telah menggoreskan tinta emas semangat juang menjadi legacy yang berharga bagi generasi kini.

Rakyat kecil seperti Hardiono banyak tersimpan di seluruh pelosok tanah air. Tiba-tiba saja dia muncul pada saat yang tepat. Namun menorehkan nilai dan manfaat bagi negara bangsa. Covid 19 selain ancaman juga mengantarkan hikmah ke hadapan kita.

Hardiono melalui covid 19 telah membuka mata kita tentang arti kedaulatan sebuah bangsa.

Selanjutnya, berangkat dari kasus Hardiono, bagi para pakar terbuka peluang untuk melakukan kajian ilmiah dengan jujur tentang perjalanan dan ending oligark kapitalis dari perspektif ekonomi politik.

Penulis yakin, Presiden Jokowi telah memiliki jurus jitu untuk mengatasi masalah oligark kapitalis ini. Tanggung jawab presiden sangat besar sehingga perlu support kita sebagai bangsa. Masalah ini jangan dianggap kecil karena pada waktunya akan menimbulkan gejolak sosial. Kedaulatan sebuah bangsa adalah segalanya. Tidak boleh kepentingan oligark kapitalis apapun mengangkangi kepentingan rakyat. Siapapun dia pasti akan berhadapan dengan rakyat.

Regulasi pemerintah dibutuhkan untuk mengatur oligark kapitalis ini agar tidak berujung pada sentimen rakyat. Selain itu, dalam kontek hukum “sebab akibat” sepak terjang oligark kapitalis, maka juga diperlukan regulasi yang dapat mempersempit jurang ketimpangan ekonomi, antara lain : ketimpangan kekayaan, kekuatan ekonomi, property right berupa kepemilikan lahan.

Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain. Banyak pemerintahan yang jatuh disebabkan bom waktu ketimpangan yang kronis ini.

Dalam hal rivalitas politik antara Pemerintah Pusat dan DKI yang oleh berbagai kepentingan digiring ke rivalitas figur Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan harus diakhiri dengan lapang dada. Terutama di kalangan idolawan masing-masing.

E. Pendapat

Dari uraian di atas, disusun berbagai pendapat yang konstruktif dan bersifat informatif secara singkat :

(1). Peristiwa Hardiono telah membuka mata kita tentang adanya masalah serius terhadap kedaulatan negara. Kasus Hardiono telah pula memberikan sinyal kuat kepada kita tentang integritas dan kompetensi aparat negara.

(2). Program Presiden Jokowi dalam memberantas wabah Covid 19, ternyata tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari oligark kapitalis tertentu. Hal ini ditandai dengan memasukkan orang Cina tidak sejalan sense of crisis kebijakan pemerintah yang ditetapkan.

(3). Secara faktual tidak terjadi rivalitas politik antara Pemerintah Pusat dan DKI. Apalagi “Kontestasi Politik” untuk tahun 2024 karena relatif masih jauh. Kedua belah pihak sama-sama bertindak untuk kepentingan rakyat. Perbedaan hanya terletak pada kecepatan bertindak, waktu, urgensi darurat, dan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan lingkungan masing-masing.

(4). Presiden Jokowi diharapkan mengundang Hardiono ke Istana guna memberikan apresiasi agar rasa nasionalisme rakyat terbangun. Inilah bentuk riil “Revolusi Mental” yang dicanangkan Presiden Jokowi. Di sisi lain juga bermanfaat buat memperkuat legitimasi pemerintah dan Presiden Jokowi sendiri di mata rakyat.

(5). Semakin terintegrasi dan sentralistik program pemberantasan wabah Covid 19, diperkirakan makin cepat selesai karena hanya kekuasaan presiden yang mampu menggerakkan partisipasi massal semua komponen bangsa.

(6). Dari perspektif ekonomi politik, semakin dalam ceruk akibat wabah Covid 19 makin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk recovery terhadap faktor produksi, distribusi, dan exchange.

Penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan pencerahan bagi siapapun. Sikap “nunut-katut” terhadap apapun kinerja pemerintah, baik atau buruk, bukanlah sikap terpuji sebagai warga negara yang baik.

Mari kita cintai NKRI dengan jujur, cerdas, bertanggung jawab, dengan tetap mengembangkan sikap kritis yang konstruktif dalam rangka pengabdian kita kepada negara bangsa..🇮🇩🇮🇩

^^ Dari berbagai sumber

Jakarta, 18 Maret 2020

Tinggalkan Balasan